Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia sebagai forum ilmiah arkeologi tertinggi di Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait penggalian Situs Gunung Padang oleh Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang. Penggalian situs itu dinilai tidak berwawasan pelestarian.

Para anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) menilai proses penggalian situs tersebut oleh Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang tidak berwawasan pelestarian karena dilakukan dengan metode dan orang yang tidak tepat. Akibatnya, data sejarah Gunung Padang rusak dan tidak bisa dikembalikan seperti semula.

Penggalian Situs Mesti Berwawasan Pelestarian

Demikian pernyataan sikap yang dirumuskan dalam Kongres IAAI 2014, di Makassar, 14-16 Oktober 2014. ”Kami prihatin karena penggalian tidak dilakukan oleh arkeolog yang semestinya berada di lapangan. Batu-batuan hanya ditumpuk tanpa didata sehingga sulit dikembalikan ke posisi semula,” kata Ketua IAAI Junus Satrio Atmodjo, Kamis (16/10), di Makassar.

Menurut Junus, bagi arkeolog, temuan serta posisi (saat ekskavasi) merupakan data. Keduanya penting digunakan saat proses pemugaran situs ke depan.

”Sebagian data kuno di dalam tanah Gunung Padang rusak untuk selama-lamanya karena pencatatan yang tidak baik saat ekskavasi. Tim menggali dengan tenaga tidak profesional. Bahkan, setelah ekskavasi, mereka meninggalkan pekerjaan ke BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Serang yang sebenarnya tidak masuk di dalam tim,” ungkap Junus.


Konteks hilang

IAAI menilai penggalian yang dilakukan TTRM bukan ekskavasi dalam pengertian arkeologis. Penggalian itu justru menghilangkan konteks lapisan tanah. Dalam arkeologi, sasarannya bukan struktur bangunan, melainkan peradaban dan lapisan sejarah karena setiap lapisan mewakili masa berbeda.

Terkait rencana Presiden membentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Situs Gunung Padang, IAAI mendesak agar perpres harus jelas tujuannya dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang cagar budaya.

”Kami meminta Presiden Jokowi tetap memberi kesempatan kepada dunia akademik untuk memberikan pemahaman dan pelurusan arah pelestarian Gunung Padang. Bagaimanapun, situs punden berundak-undak terbesar di Asia Tenggara ini harus dilestarikan,” tutur Junus.

Dalam kongres, arkeolog senior Pusat Arkeologi Nasional, Harry Truman Simanjuntak, juga mengajak IAAI sebagai forum ilmiah arkeologi tertinggi di Indonesia memberikan pencerahan bagi masyarakat terkait kasus Gunung Padang. Pembahasan tentang Gunung Padang harus berlandaskan perspektif ilmiah.

Menanggapi pernyataan sikap IAAI, Harry Widianto selaku Ketua Tim Nasional Penelitian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang menjanjikan, timnya akan melanjutkan penelitian di Gunung Padang dengan tetap menjunjung tinggi aspek pelestarian situs dengan metode arkeologi yang benar dan berwawasan pelestarian.

Ketua TTRM Ali Akbar yang hendak dimintai keterangan terkait pernyataan sikap IAAI itu hingga Kamis malam belum bisa dihubungi. (ABK)

(Sumber: Kompas, Jumat, 17 Oktober 2014)