Tahun depan, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia akan membuat sertifikasi tenaga ahli pelestarian cagar budaya untuk menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kebutuhan sertifikasi mendesak karena banyak peneliti asing yang ingin meneliti situs bersejarah di Indonesia.

”Begitu pasar terbuka ASEAN dimulai 2015, banyak peneliti luar negeri akan masuk ke Indonesia. Jika kita tidak punya kompetensi, kita akan kalah dari peneliti luar,” kata Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Junus Satrio Atmodjo dalam pembukaan Kongres IAAI XIII di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (14/10).

Menurut Junus, minat peneliti luar negeri untuk mempelajari situs-situs di Indonesia sangat besar. Meski demikian, penelitian di Indonesia harus tetap diutamakan bagi peneliti dalam negeri. ”Kita yang mempunyai data dan harus menyampaikannya kepada publik. Jangan justru peneliti asing yang datang dan mengumumkan kepada publik,” ujarnya.

Sertifikasi bagi para peneliti sudah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namun, sertifikasi khusus bagi pelestari atau pemugar cagar budaya belum ada.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dapat dikatakan memiliki situs bersejarah yang lengkap. Situs-situs di Indonesia mewakili rentang sejarah sangat panjang, 1,8 juta tahun hingga 50 tahun lalu. ”Negara-negara yang paling dekat dengan Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei, tidak memiliki situs manusia purba,” ujar Junus.


Kurang perhatian

Meski memiliki koleksi situs yang luar biasa, perhatian pemerintah terhadap konservasi dan penelitian cagar budaya masih kurang. Contohnya, pengungkapan lukisan dinding di goa-goa di Maros serta Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, yang berusia sekitar 40.000 tahun justru didanai peneliti Australia dengan ketua tim penelitian Adam Brumm, arkeolog dari Universitas Wollongong, Australia. Padahal, hasil penelitian itu penting karena mengangkat Sulawesi sebagai tempat penting penyebaran manusia dan kebudayaannya di Asia Pasifik.

Arkeolog Universitas Hasanuddin, Iwan Sumantri, menyatakan, arkeologi masih dianaktirikan oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian masih kurang optimal. (ABK)

(Sumber: Kompas, Rabu, 15 Oktober 2014)