Hasil Sidang Komisi Kemitraan

IAAI perlu bekerjasama dengan Pemerintah terutama Kementerian dan Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pelestarian cagar budaya serta lembaga internasional.  Mengamanatkan pengurus yang baru untuk memajukan kemitraan. Enam kategori institusi yang dapat diajak bekerja sama:

  1. pelaksana kegiatan dan regulasi
  2. conservation agency
  3. developer
  4. masyarakat lokal
  5. lembaga donor
  6. pengguna

Fungsi kemitraan pada dasarnya sebagai pengendali pembangunan, termasuk kawasan nasional. IAAI pusat diharapkan dapat menggiring rencana-rencana yang disusun oleh para mitra tersebut. Tiap-tiap Komda IAAI berfungsi mengawal kerja sama antara Bappeda dengan tingkat provinsi dan kabupaten/Kota.

Kemitraan juga dapat dilakukan dengan instansi internasional, misalnya UNESCO, tourism agency, dan World Heritage Center yang bisa dibuatkan perjansjian2annya. Perlunya menjaga hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka pelestarian, termasuk masyarakat dan komunitas adat.

 

Hasil Sidang Komisi Sumber Daya Manusia

Definisi Ahli Arkeologi perlu dibahas kembali oleh IAAI. IAAI adalah organisasi terbuka sebab tidak semua anggota merupakan ahli arkeologi. IAAI dapat dikatakan sebagai organisasi profesional jika telah menjalankan sertifikasi kompetensi tenaga ahli arkeologi, karena itu diperlukan penyusunan database keanggotaan beserta sertifikasinya untuk mempermudah. IAAI perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum dalam hal kompetensi umum atau khas program studi dan lulusan Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Pendidikan menyatakan bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki kompetensi inti dalam menghasilkan lulusan-lulusan. IAAI perlu bekerjasama dengan Pusbang SDM Kebudayaan dan instansi terkait dalam menyusun analisis kebutuhan diklat. IAAI perlu segera bekerjasama dengan BNSP untuk membentuk LSP untuk menyusun sertifikasi kompetensi.

 

Hasil Sidang Komisi Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang yang melandasi AD/ART IAAI banyak yang telah diperbaharui. Mengenai Kode Etik diharapkan anggota IAAI menandatangani pakta integritas Kode Etik. Perlu adanya tindakan terhadap pelanggaran kode etik kepada pelaku pengrusakan Gunung Padang yang merupakan anggota IAAI.

Terjadi 3 Pelanggaran terjadi pada penggalian yang dilakukan oleh TTRM (Tim Terpadu Riset Mandiri) di Gunung Padang, antara lain:

  1. Tidak punya wawasan pelestarian. Terkait dengan perusakan lereng bukit yang dapat mengakibatkan longsor yang dapat merusak situs.
  2. Tidak mengindahkan kaidah-kaidah keilmuan khususnya arkeologi. Kita tidak tahu tujuan yang jelas mengenai penggalian di Gunung Padang yang di lakukan oleh TNI yang tidak memiliki Wawasan Arkeologi.
  3. Tidak mengindahkan perizinan penelitian.

“Terkait kasus Gunung Padang yang telah berlangsung selama tiga tahun. Gunung Padang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mengenai penelitian dan pernyataan yang disampaikan oleh Tim Terpadu Riset Mandiri di Gunung Padang, IAAI menyampaikan keberatan terhadap penelitian dan pernyataan terhadap Gunung Padang yang merugikan ilmu arkeologi dan rekonstruksi sejarah bangsa Indonesia,” ujar Junus Satrio Atmodjo.

IAAI menghasilkan rekomendasi yaitu:

  1. Menghentikan penelitian TTRM di Gunung Padang.
  2. Mengeluarkan salah satu anggota IAAI yang terlibat dalam penelitian Gunung Padang.

Rekomendasi mendapat masukan dari beberapa anggota, yang merujuk pada pelanggaran undang-undang, kode etik anggota IAAI, serta usulan untuk melakukan sidang etika yang akan menjadi bahan rekomendasi kepada organisasi. Rekomendasi diperbaiki menjadi:

  1. Pernyataan terbuka mengenai sikap IAAI terhadap kasus Gunung Padang.
  2. Pernyataan mengenai anggota IAAI yang terlibat.

IAAI diharapkan dapat memberi peringatan/sanksi berdasarkan AD/ART kepada anggota yang terlibat kasus pelanggaran kode etik, melakukan pengusutan oleh pihak berwajib, dan mengadakan pengadilan sebelum pemecatan terhadap anggota IAAI.